MAKASSAR, MEDIABARU.CO.ID — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menghadiri kegiatan silaturahmi yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama OJK dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di Ballroom Sultan Hasanuddin Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulselbar, Senin, 9 Maret 2026.
Kegiatan ini mempertemukan regulator, pelaku industri jasa keuangan, serta pemerintah daerah dalam suasana kebersamaan Ramadan untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sekda Sulsel Jufri Rahman mengapresiasi keberadaan FKIJK yang dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan sektor keuangan di daerah.
“Organisasi ini yang akan menentukan arah ekonomi Sulawesi Selatan dan Indonesia kedepan. Kalau semua anggota forum merumuskan kebijakan, insya Allah apa yang diinginkan Pemerintah bisa terwujud,” ungkapnya.
Ia menilai forum tersebut menjadi ruang koordinasi yang efektif bagi pelaku industri keuangan untuk bertukar informasi sekaligus mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam sektor keuangan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kami mengapresiasi yang telah dilakukan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan peran serta dari OJK,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jufri juga menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap keberadaan forum komunikasi industri jasa keuangan tersebut.
Menurutnya, FKIJK tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga sarana penting untuk memperkuat koordinasi antar pelaku industri keuangan di bawah pengawasan OJK.
“FKIJK itu kan komunitas, dan saya kira itu keberadaannya sangat positif. Kenapa? Karena disamping OJK ini mengawasi bisnis perbankan dan bisnis keuangan, tentu komunitas ini juga menjadi ajat silaturahmi, saling berbagi info, dan seterusnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, forum tersebut juga dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di sektor keuangan melalui komunikasi yang terbuka dan kolektif.
“Sehingga persoalan-persoalan sulit yang mungkin kalau tidak dibicarakan secara kolegal, bisa menjadi lebih rumit lagi dengan melalui keberadaan FKIJK ini bisa dijadikan sarana untuk penyelesaian,” tambahnya.
Menurut Jufri, peran OJK bersama pelaku industri jasa keuangan sangat penting dalam mendorong peningkatan inklusi keuangan serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Sejalan dengan itu, kinerja sektor jasa keuangan di Sulawesi Selatan juga menunjukkan tren positif. Data terbaru per Januari 2026 menunjukkan total aset perbankan di Sulsel mencapai Rp212,19 triliun, dengan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp145,27 triliun dan penyaluran kredit mencapai Rp173,03 triliun.
Pertumbuhan kredit tercatat 5,56 persen secara tahunan (year on year) dengan rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 3,76 persen, yang menunjukkan risiko kredit masih terkendali. Sementara rasio loan to deposit ratio (LDR) berada pada 119,11 persen, menandakan fungsi intermediasi perbankan masih kuat dalam mendorong aktivitas ekonomi.
Penyaluran kredit produktif terbesar di Sulsel tercatat pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp38,21 triliun, diikuti sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar Rp15,80 triliun, industri pengolahan Rp8,32 triliun, serta sektor konstruksi Rp4,97 triliun.
Distribusi kredit juga masih didominasi oleh Kota Makassar dengan porsi 52,16 persen, disusul Kota Palopo 7,05 persen, Kota Parepare 4,15 persen, serta Kabupaten Bulukumba 4,08 persen.
Selain sektor perbankan, pertumbuhan juga terlihat pada lembaga keuangan non-bank. Layanan fintech lending tercatat tumbuh 34,56 persen, sektor pergadaian meningkat 36,53 persen, dan penjaminan naik 36,64 persen, meskipun sektor asuransi mengalami penurunan premi dan klaim.
Di sektor pasar modal, jumlah investor di Sulawesi Selatan juga mengalami peningkatan signifikan. Hingga akhir tahun tercatat 525.596 investor dengan pertumbuhan 31,23 persen secara tahunan. Nilai transaksi saham bahkan mencapai Rp41,87 triliun, melonjak 85,10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Berbagai program penguatan ekonomi daerah juga terus dijalankan melalui kolaborasi sektor jasa keuangan. Di antaranya Program Hapus Rentenir dengan plafon kredit mencapai Rp31,38 triliun, pembentukan 1.611 klaster UMKM, serta perluasan penggunaan QRIS dengan 1.319.115 merchant.
Selain itu, program One Student One Account juga telah menjangkau 2.032.302 rekening pelajar, sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sejak usia dini.
Sementara itu, program literasi keuangan GENCARKAN yang diinisiasi OJK telah melaksanakan 51 kegiatan dengan total 631.813 peserta, menyasar berbagai kelompok masyarakat mulai dari pelajar, UMKM, nelayan, hingga petani.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala OJK Sulselbar Moch. Muchlasin, para pimpinan dan perwakilan industri jasa keuangan, Direktur Utama PT Bank Sulselbar, serta para insan media. (*)
