MAKASSAR, MEDIABARU.CO.ID — Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan periode s.d. 30 April 2025 yang diselenggarakan pada hari Rabu, 28 Mei 2025 di GKN Makassar dan dapat disaksikan melalui Live Youtube melalui tautant.kemenkeu.go.id/APBN Sulsel 2025.
Perkembangan Ekonomi Regional Sulawesi Selatan
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan triwulan I tahun 2025 sebesar 5,78% (yoy) dan pertumbuhan paling tinggi sejak Triwulan I tahun 2022. Angka ini mengungguli ekonomi nasional yang tumbuh 4,87 persen (yoy). Angka ini juga telah mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dalam kisaran 5,23 – 6,71%. Kemudian, secara q-to-q, perekonomian mengalami kontraksi sebesar 4,12% tetapi masih lebih baik jika dibandingkan dengan periode Triwulan I 2024.
Inflasi – Inflasi pada bulan April 2025 di Sulsel mengalami kenaikan hingga mencapai 2,28% (yoy).
Kenaikan inflasi ini sejalan dengan tren nasional yang juga mengalami kenaikan inflasi sebesar 1,95% (yoy). Penyumbang utama inflasi bulan April 2025 secara m-to-m adalah kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan andil sebesar 1,13%, sedangkan komoditas penyumbang utama inflasi adalah tarif listrik sebesar 1,12%.
Nilai Tukar Petani – Pada bulan April 2025, Nilai Tukar Petani (NTP) Sulawesi Selatan mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya dimana bulan Agustus 2024 s.d. Februari 2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. NTP Sulsel tercatat sebesar 121,64 persen atau turun 1,96% dari bulan Maret 2025. NTP Sulsel lebih tinggi dibandingkan NTP nasional di bulan Februari, Maret dan April 2025, setelah sebelumnya selalu berada di bawah NTP nasional dalam beberapa tahun terakhir.
Neraca perdagangan – Di awal tahun 2025, neraca perdagangan tetap menunjukkan tren positif, adanya peningkatan ekspor produk kakao memberikan dorongan positif pada neraca perdagangan.
Nilai ekspor tercatat 165,96 Juta US$, sementara nilai impor tercatat 71,29 Juta US$. Sampai dengan April 2025, devisa ekspor kumulatif mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,1% (yoy) dan devisa impor kumulatif mengalami pertumbuhan negative sebesar –30,1% (yoy).
Ekspor – Impor – Sama dengan periode sebelumnya, komoditi Mate Nikel mengalami penurunan growth (yoy) sebesar 12,7%, sedangkan ekspor Produk Kakao tetap mengalami positive growth (yoy) hingga 263,7%. Selain menjadi negara tujuan ekspor terbesar bersama Jepang, Cina juga menjadi negara asal impor terbesar bersama Brazil dengan komoditi bungkil dan residu padat dari kedelai.
Kinerja APBN Anging Mammiri
Penerimaan total mengalami growth negatif -1,35%. Kondisi penerimaan tersebut tidak selaras dengan kondisi perekonomian Sulawesi Selatan yang mengalami pertumbuhan positif 5,78% di Triwulan I Tahun 2025 . Adapun belanja APBN Sulsel tumbuh negatif 10,4% (yoy). Belanja Pemerintah Pusat berkontribusi 33,1% dan Belanja TKD 66,9% dari total Belanja Negara.
Penerimaan Negara
Pajak – Kinerja penerimaan pajak s.d. 30 April 2025 mencapai Rp2,85 Triliun atau 21,50% dari target tahun 2025 sebesar Rp13,27 Triliun, menurun 10,72% (secara bruto yoy). Penerimaan PPN mengalami pertumbuhan negatif dengan realisasi Rp1,12 Triliun disebabkan penurunan setoran administrasi pemerintahan dan perpindahan penyetoran KJS 900 (PMK 81/2024). Penerimaan PPh juga mengalami pertumbuhan negatif berasal dari pemberlakuan tarif efektif PPh Pasal 21 (TER) dengan realisasi sebesar Rp1,43 Triliun. Di sisi lain, penerimaan PBB mengalami pertumbuhan positif dari kenaikan setoran PBB Pertambangan Minerba dengan realisasi sebesar Rp13,24 Miliar. Dan penerimaan pajak lainnya juga tumbuh positif dengan realisasi sebesar Rp276 Miliar.
Sesuai dengan KMK Nomor 570/KM.1/2023 tentang Program Sinergi Reformasi dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Negara, saat ini sedang dilaksanakan Joint Program (JoPro) antara DJP dengan DJBC, DJA dan Sesditjen. Program ini menyasar 46 Wajib Pajak (WP) dengan potensi menambah pendapatan pajak sebesar Rp200 Miliar di provinsi Sulawesi Selatan dari total Rp229,6 Miliar dari 63 WP. Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 27 Mei sebesar Rp10,4 Miliar dengan komitmen untuk dibayarkan sampai dengan bulan Juni sebesar Rp15,6 Miliar.
Sampai dengan 30 April 2025 sebanyak 449.277 Wajib Pajak telah melaporkan SPT Tahunan (-7,13 yoy). Penurunan Penyampaian SPT Tahunan disebabkan oleh penerapan Multi-Factor Authentication (MFA) di situs pajak.go.id yang membuat beberapa wajib pajak kesulitan login, terutama bagi yang lupa email terdaftar atau sudah mengganti nomor handphone. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak di wilayah Sulawesi Selatan, Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara akan segera melaksanakan program Operasi Layanan Patuh Pajak.
Bea Cukai – Fasilitasi industri dari aspek kepabeanan dan cukai berupa fiskal dan non fiskal menunjukkan dukungan pertumbuhan industri yang memadai. Sehingga menghasilkan peningkatan devisa ekspor melalui pertumbuhan nilai ekspor sektor pertambangan dan pengolahan yang menyerap hingga 5.033 tenaga kerja. Komoditi fero-nikel & hasil laut menjadi komoditi unggulan Sulawesi Selatan pada 9 Kawasan Berikat dan 1 KITE.
Penerimaan Kepabeanan & Cukai Provinsi Sulawesi Selatan s.d. April 2025 sebesar Rp99,44 M atau 28,29% dari target yang ditetapkan atau tumbuh negatif 24,63% (yoy). Bea Masuk terkoreksi 47,67% (yoy) sebesar Rp52,21 Miliar atau 23,46% dari target akibat tidak adanya importasi beras yang terjadi di tahun lalu pada periode yang sama, sedangkan Bea Keluar mengalami pertumbuhan positif sebesar 114,26 (yoy) atau Rp19,82 Miliar atau 53,08% dari target. Selain dari ekspor produk kakao, Bea Keluar terdongkrak dari ekspor produk kernel kelapa sawit. Adapun Cukai masih berada pada tren yang sama, dimana awal tahun mengalami shortfall apabila dibandingkan dengan periode penutup tahun. Saat ini pendapatan Cukai mencapai Rp27,36 Miliar atau 29,92% dari target dan tumbuh positif 19,51% (yoy).
Pengawasan DJBC – Dalam upaya perlindungan masyarakat, DJBC melakukan penindakan terhadap 7,5 Juta batang hasil tembakau dan 2.790 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Impor. Dilakukan juga 7 penindakan terhadap barang Narkotika, Psikotropika, & Prekursor (menurun 89,4% yoy).
Kekayaan Negara dan Lelang – Dari total nilai BMN sebesar Rp222,22 Triliun di wilayah Sulawesi Selatan, penerimaan PNBP dari pengelolaan BMN s.d. 30 April 2025 mencapai Rp20,12 Miliar atau 53,65% dari target sebesar Rp37,5 Miliar, dengan rincian Pemanfaatan BMN sebesar Rp7,04 Miliar, Pemindahtanganan BMN sebesar Rp7,22 Miliar, dan Pendapatan BLU Lainnya sebesar 5,85 Miliar. Di sisi lain Penerimaan PNBP dari Lelang s.d. 30 April 2025 mencapai Rp11,24 Miliar.
Realisasi Pokok Lelang s.d. April 2025 sebesar Rp354,73 M, bersumber dari pelaksanaan lelang yang diselenggarakan oleh KPKNL dan Pejabat Lelang Kelas II yang berkedudukan di Sulawesi Selatan.
Selanjutnya melalui Crash Program Keringanan Utang sampai dengan 30 April 2025, dapat dipulihkan sebesar Rp289 Juta dari total outstanding Rp215,9 Miliar dan $1,8 juta, Selain pengelolaan aset dan piutang, dilakukan penilaian untuk optimalisasi asset dalam rangka pemanfaatan, pemindahtanganan, penegakan hukum, penertiban aset dan pengembangan penilaian dalam rangka pengembangan kebijakan.
Belanja Negara
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) – BPP Sulawesi Selatan mencapai Rp5,03 Triliun atau sebesar 24,4% dari pagu, menurun 10,4% (yoy). Belanja ini mengimplementasikan Inpres 1/2025 dan hasil efisiensi difokuskan untuk prioritas pembangunan nasional termasuk program prioritas kementerian dan lembaga hasil restrukturisasi.
Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) – TKD Sulawesi Selatan terealisasi sebesar Rp10,15 Triliun, meningkat 27,5% (yoy). Belanja TKD utamanya dipengaruhi oleh realisasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp7,47 Miliar, diikuti oleh Dana Desa sebesar Rp804,2 Miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp1,64 Triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp206,63 MIliar dan Insentif Fiskal sebesar Rp24,11 Miliar. Adapun untuk komponen DAK Fisik belum terealisasi sampai dengan akhir periode April 2025.
Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah s.d. 30 April 2025 sebesar Rp12,85 Triliun, atau 26,9% dari target dan mengalami pertumbuhan negatif sebesar 2,3% (yoy). Kontribusi TKD terhadap pendapatan daerah masih cukup besar yaitu Rp10,14 Triliun, diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,58 Triliun, Pendapatan Transfer Antar Daerah (PTAD) sebesar Rp120,78 Miliar, dan Lain-Lain
Pendapatan Yang Sah sebesar Rp4,34 Miliar. Dukungan fiskal Pemerintah Pusat melalui TKD, masih kuat sekaligus menandakan kemandirian fiskal Pemda yang masih perlu ditingkatkan.
Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak per 30 April 2025 sebesar Rp1,18 Triliun dengan komposisi penerimaan BLU sebesar Rp776,98 Miliar dan penerimaan lainnya sebesar Rp406,83Miliar.
Penyaluran KUR dan UMi
Sampai dengan April 2025, telah tersalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp5,12 Triliun (turun sebesar 7,75% yoy) utamanya kepada sektor usaha sektor usaha Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar Rp2.418 Miliar untuk 47.170 debitur. Adapun penyalur terbesar dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp4.106 Miliar kepada 83.435 debitur.
Untuk Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), telah tersalurkan Rp29,58 Miliar (menurun 73,51% yoy) utamanya kepada sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp28,95 Miliar untuk 5.569 debitur. Adapun penyalur UMi terbesar dilakukan oleh Permodalan Nasional Madani dengan total Rp25,72 Miliar kepada 5.312 debitur.
Pembahasan Tematik
Koperasi Desa Merah Putih – Koperasi Desa Merah Putih adalah salah satu program prioritas Presiden. ditargetkan sebanyak 70 ribu Koperasi yang dirancang dirancang untuk mengatasi tantangan ekonomi pedesaan. Koperasi Merah Putih akan saling memperkuat dengan Badan Usaha Milik Desa yang telah ada, khususnya BUMDes yang pengelolaannya telah baik dan maju. Selain itu, KDMP juga dapat menjadi pemain utama dalam ekosistem pemenuhan Bahan Baku MBG di desa.
Perkembangan jumlah koperasi aktif cenderung fluktuatif, terdapat tren peningkatan koperasi yang bersertifikat NIK sebesar 36,03% dari 2019 ke 2023 sebagai indikasi perbaikan legalitas dan kepatuhan. Jumlah anggota koperasi meningkat sebesar 22,10% antara 2020–2023, mencerminkan semakin tingginya kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap koperasi.
Di Sulawesi Selatan, s.d. 30 April 2025 telah terdapat 2.253 BUMDes dari 2.266 Desa. Terdapat 13 Desa yang belum mempunyai BUMDes, yaitu 9 Desa pada Kab. Takalar, 1 Desa pada Kab.Enrekang, 1 Desa pada Kab. Luwu Utara, 1 Desa pada Kab. Luwu Timur, dan 1 Desa pada Kab. Toraja Utara. (*)
