JAKARTA, MEDIABARU.CO.ID — Bloomberg Technoz, Jakarta – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, penghapusan kredit macet khususnya untuk sektor UMKM, yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto memungkinkan untuk dilakukan.
Penghapusan kredit macet tersebut juga sudah diatur dalam Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang telah ditetapkan pada Januari 2023.
“Pada prinsipnya, UU P2SK telah mengatur penghapusbukuan tagihan macet UMKM bisa dilakukan untuk melancarkan akses pembiayaan UMKM. Hal tersebut bisa dilakukan oleh bank umum atau lembaga keuangan non-bank,” jelas Dian, Jumat (1/11/2024).
UU P2SK juga menegaskan jika penghapus bukuan dan penagihan macet UMKM bukan merupakan kerugian negara, keseluruhan dapat dibuktikan dan dilakukan berdasarkan itikad baik dan prinsip tata kelola yang baik.
Dian menambahkan, OJK mendukung kebijakan penghapusan kredit macet untuk UMKM, karena pada dasarnya sektor ini merupakan sektor yang vital bagi perekonomian Indonesia.
OJK juga memandang jika rumusan kebijakan tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut.
Memang benar, isu terkait penghapus bukuan dan tagihan merupakan isu yang spesifik untuk bank BUMN, ketika bank swasta sudah melakukan itu dan itu bisa mereka lakukan setiap saat, jelas Dian. (*)