MAKASSAR, MEDIABARU.CO.ID — 11 Desember 2025. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (OJK Sulselbar) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan menyelenggarakan TPAKD Summit dan Forum Sinergi Ekonomi Daerah
2025 sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan percepatan akses
keuangan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten I
Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Ishak Iskandar, mewakili
Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala OJK Sulselbar Moch. Muchlasin, dua
narasumber utama yaitu Sunarsip dan Inyo, serta Bupati dan Wakil Bupati,
perwakilan Forkopimda, OPD, dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dari berbagai
kabupaten/kota.
Dalam sambutannya Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Asisten I Bidang
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Ishak Iskandar menegaskan bahwa
percepatan akses keuangan merupakan mandat penting dari Strategi Nasional
Keuangan Inklusif, UU P2SK, dan berbagai kebijakan nasional lainnya. Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan menilai bahwa TPAKD memiliki peran sentral dalam
memperkuat inklusi keuangan di daerah, termasuk melalui pemanfaatan Indeks
Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai instrumen penyelarasan kebijakan dan
integrasi dalam RPJMD 2025–2029. Pemerintah daerah menekankan perlunya
sinergi yang kuat antara OPD, OJK, dan pelaku jasa keuangan untuk mewujudkan
pembangunan yang lebih inklusif.
Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin menyampaikan perkembangan positif
perekonomian Sulawesi Selatan dengan pertumbuhan ekonomi 5,01%, penurunan
tingkat kemiskinan menjadi 7,60%, serta peningkatan IPM menjadi 75,18, yang
didukung oleh stabilitas sektor jasa keuangan dan pertumbuhan kredit produktif.
OJK Sulselbar menekankan pentingnya penguatan literasi dan perlindungan
konsumen untuk mencegah kerugian masyarakat, mengingat hingga November
2025 Satgas PASTI telah menghentikan 2.263 pinjaman online ilegal dan 354
investasi ilegal dengan potensi kerugian mencapai Rp142,22 triliun, sehingga
perluasan akses keuangan harus berjalan seiring dengan peningkatan kewaspadaan
terhadap aktivitas keuangan ilegal.
Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence, Sunarsip memaparkan
perkembangan ekonomi global dan domestik yang menuntut penguatan sektor
keuangan, peningkatan pembiayaan produktif, serta dukungan bagi UMKM di
tengah tantangan perlambatan ekonomi global. Peran intermediasi sektor jasa
keuangan dipandang penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di
daerah.
Sementara itu, Inyo, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, menyampaikan Outlook Ekonomi Sulsel
2026 yang tetap positif dan ditopang oleh sektor pertanian, perdagangan, industri
pengolahan, serta pengembangan komoditas unggulan daerah. Integrasi program
TPAKD dalam perencanaan daerah dinilai berperan penting dalam pengurangan
kemiskinan dan penguatan ekonomi wilayah.
Kegiatan ini juga menyoroti perkembangan program TPAKD Sulawesi Selatan
sepanjang 2025, termasuk perluasan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di desa
prioritas, pembukaan lebih dari 2,15 juta rekening pelajar melalui OSOA,
percepatan implementasi QRIS, serta penguatan pembiayaan UMKM dan komoditas
kakao melalui kolaborasi pemerintah daerah dan perbankan. Seluruh capaian
tersebut menunjukkan konsistensi upaya percepatan inklusi keuangan di Sulawesi
Selatan.
Melalui penyelenggaraan TPAKD Summit dan Forum Sinergi Ekonomi Daerah 2025,
OJK Sulselbar mendorong sinergi lintas pemangku kepentingan untuk memastikan
perluasan akses keuangan yang lebih merata, peningkatan literasi masyarakat,
serta penguatan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pembangunan ekonomi
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. (sy)
