MAMUJU, MEDIABARU.CO.ID — 8 Juli 2025. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Se-Sulawesi Barat Tahun 2025 di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Kegiatan ini bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperluas inklusi serta literasi keuangan di wilayah Sulbar, sejalan dengan agenda transformasi ekonomi nasional.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Barat, Ketua dan Sekretariat TPAKD Kabupaten se-Sulbar, serta pelaku usaha sektor keuangan. Rapat ini mempertegas komitmen lintas sektor dalam memperluas akses layanan keuangan hingga ke pelosok desa.
Dalam sambutannya, Moch. Muchlasin menekankan bahwa transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045 menjadikan inklusi keuangan sebagai indikator utama pembangunan. Ia menyampaikan bahwa target inklusi keuangan nasional sebesar 98% pada 2045 hanya bisa tercapai dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, regulator, dan pelaku usaha jasa keuangan.
TPAKD Sulawesi Barat pada tahun ini akan memfokuskan program kerja pada lima area prioritas: pengembangan ekonomi daerah melalui sektor unggulan (seperti kakao), fasilitasi akses keuangan untuk UMKM, literasi dan inklusi melalui program LAYARKU, penguatan budaya menabung melalui Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar/OSOA), serta percepatan akses keuangan digital berbasis QRIS.
Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar TPAKD menjadi solusi nyata bagi para petani, UMKM, dan masyarakat umum, terutama di tengah tantangan keterbatasan anggaran. Ia mendorong penguatan ekosistem yang mengintegrasikan sektor pertanian, perdagangan, dan jasa keuangan melalui dukungan pembiayaan dan pendampingan teknis.
Menurutnya, sinergi lintas sektor ini penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi daerah yang mandiri dan berkelanjutan. Keuangan inklusif bukan hanya soal akses, tetapi juga soal keberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan untuk meningkatkan taraf hidup dan kemandirian ekonomi.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat kelembagaan TPAKD di seluruh tingkatan. Gubernur melalui forum ini mendorong penguatan sinergi lintas program dan memastikan alokasi anggaran yang memadai agar perluasan akses keuangan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) demi pemerataan kesejahteraan ekonomi. (*)
