MAKASSAR, MEDIABARU.CO.ID — Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) wilayah Makassar mengadakan kegiatan dialog awal tahun dalam “Coffee Morning” Senin, (22/1/2024).
Mafindo merupakan organisasi masyarakat sipil yang concern terhadap pemberantasan konten informasi negatif atau berita hoaks. Organisasi ini memulai sebagai gerakan akar rumput secara online sejak 2015.
Hadir sebagai Narasumber Dr. Jumrana, S.Sos., M.Sc. (Presidium Mafindo Jejaring Indonesia Tengah), Hasruddin Husain, S.H., M.H. (Komisioner KPU Sulsel), Saipul Jihad (Komisioner Bawaslu Sulsel). Acaranya diikuti keterwakilan kalangan perempuan, aktivis, akademisi, penyelenggara Pemilu dan insan pers.
Saipul Jihad mengatakan Bawaslu hingga saat ini melakukan upaya-upaya penindakan dalam menangkal informasi hoaks, dengan membangun kerjasama antarlembaga dan Organisasi. Terbukti, salah satu langkahnya, Bawaslu sudah menggandeng Kemenkominfo dan BSSN dalam Satgas Patroli Siber di media sosial dan MAFINDO.
“Nah ini untuk percepatan. Karena keterbatasan norma Bawaslu untuk menjangkau terkait informasi hoaks kepemiluan, maka mau tidak mau kan Bawaslu harus menggandeng kementrian lembaga yang memiliki otoritas terkait.MAFINDO yang di dalamnya terdapat organisasi non-pemerintah bersama para jurnalis media sangat membantu kami dalam mengklarifikasi hoaks atau disinformasi yang berkembang, “ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan Saipul bahwa dibutuhkan peran anak bangsa, peran seluruh lapisan masyarakat untuk memerangi hoaks yang menjadi PR kita bersama. Dengan Keterbatasan bawaslu, dibutuhkan kolaborasi daripada hanya sekedar narasi. Inisiasi bagaimana pendidikan demokrasi yang tidak bisa dicerna hanya sekali.
Mafindo mencatat 664 hoaks selama kuartal l – 2023, tema politik telah mendominasi jumlah hoaks dengan sebanyak 233 temuan (35 persen). Hoaks tema politik memiliki besaran sekitar dua hingga empat kali dari tema lainnya. persentase lima besar tema hoaks pada saluran, alat dan narasi. Untuk persentase saluran pada lima besar tema hoaks, pertama adalah penggunaan saluran YouTube.
“Itu cukup dominan, yakni hampir 43 persen. Kemudian Facebook 37 persen, sisanya adalah saluran lainnya,” kata Dr. Jumrana, S.Sos., M.Sc., selaku Presidium Mafindo Jejaring Indonesia Tengah.
Menurut Jumrana, rendahnya literasi digital jadi penyebab penyebaran berita hoax. Potensi Kerawanan dan prebunking Misinformasi/Disinformasi pemilu 2024 ini.
Pelaporan data informasi atau monitoring kampanye memang seharusnya difasilitasi dengan teknologi informasi agar data yang dilaporkan dapat menjadi big data yang mampu di analisa dan menangkal disinformasi yang berkembang.
Sadar akan bahaya hoaks, KPU terus mengintesifkan diri, membuat kebijakan guna menepis hoaks yang muncul. Salah satu kebijakan diutarakan Komisioner KPU Sulsel, Hasruddin Husain meminta agar mengoptimalkan media sosial (medsos).
Selain itu perlunya penyebarluasan narasi tunggal yang sama secara masif untuk disosialisasikan kepada publik lewat berbagai media sosial yang digunakan stakeholder terkait, media terverifikasi dewan pers, Bakohumas KPU dan lainnya.
“Semoga atmosfer yang postif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat lewat berbagai survei, kita lengkapi dengan partisipasi KPU dan jajarannya memainkan sosial media dalam rangka pendidikan pemilih dan menangkal berita hoaks,” ujar Hasruddin.
Peran partisipasi masyarakat itu perlu didorong, tidak hanya menjadi tugas KPU tetapi juga dibutuhkan peran media atau pers dengan memberikan pemberitaan yang masif yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih pada Pemilu,”tutur Hasruddin.
Jelang perhelatan akbar Pemilu 2024, tensi politik bakal terus memanas. Sebagai salah satu pilar demokrasi, pers diharapkan ikut menjaga situasi demi suksesnya pesta rakyat.
Yang menjadi paling penting juga, kita harus turut membantu bagaimana partisipasi pemilih ini bisa lebih baik dari pemilu sebelumnya, sehingga Pemilu 2024 bisa lebih baik, berkualitas dan berjalan aman dan lancar, tutup Jumrana.(*)
